Berikut Target Lengkapnya:
1. Pendapatan per kapita 2025 berada di US$ 5.500-5.520 per tahun dan naik menjadi US$ 30.300 pada 2045
2. Kontribusi PDB maritim 2025 8,1% dan naik menjadi 15% di 2045
3. Kontribusi PDB manufaktur 2025 20,8% dan naik menjadi 28% di 2045
4. Tingkat kemiskinan 2025 7-8% dan naik menjadi 0,5-0,8% di 2045
5. Rasio gini dari awalnya 0,379-0,382 poin di 2025 akan diperbaiki hingga menjadi 0,290-,320 poin ada 2045
6. Global Power Index dari peringkat 34 di 2025 akan naik menjadi peringkat 15 besar dunia di 2045
7. Indeks Modal Manusia dari awalnya 0,56 poin di 2025 akan naik menjadi 0,73 poin di 2045
8. Penurunan emisi gas rumah kaca: di 2025 berada di 38,6% akan meningkat menjadi 93,5% di 2045
9. Indeks kualitas lingkungan hidup: di 2025 berada di 76,49 akan naik menjadi 83 poin di 2045
MengentaskanKemiskinan
PEMERINTAHAN Jokowi memprioritaskan pengentasan kemiskinan selama memimpin Indonesia. Sejumlah program dijalankan mulai dari program bantuan sosial, penurunan stunting, bantuan kesehatan, pendidikan, dan prakerja.
Selama 10 tahun pemerintahannya, Jokowi telah mengucurkan Rp 361 triliun untuk menjaga kesehatan masyarakat miskin melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS).
“Kartu Indonesia Sehat telah digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per tahun selama 10 tahun,” ujar Jokowi pada Sidang Tahunan MPR di Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Pemerintah juga telah menganggarkan Rp 225 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) selama 10 tahun. Dana ini digunakan untuk meningkatkan ekonomi 10 juta masyarakat kurang mampu.
Guna membantu masyarakat miskin meraih cita-cita, pemerintah mengalokasikan Rp 113 triliun pada Kartu Indonesia Pintar (KIP) selama satu dasawarsa terakhir. Anggaran ini digunakan untuk membiayai pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.
Pemerintah juga mengucurkan Rp 60,3 triliun pada program Prakerja selama lima tahun terakhir. Dana ini digunakan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan 18,8 juta pekerja di Indonesia.
“Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat,” tutur Jokowi.
Berbagai program tersebut berhasil menurunkan angka kemiskinan selama 10 tahun terakhir. Program-program seperti PKH, Bantuan Langsung Tunai (BLT), KIP, KIS, Kartu Prakerja membantu meringankan beban ekonomi keluarga dan sekaligus memberikan mereka kesempatan untuk hidup lebih sejahtera serta mandiri.
Presiden Joko Widodo membagikan bantuan sosial (bansos) bagi penerima manfaat dan pedagang di sejumlah pasar di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor pada Kamis (21/4/2022).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Jokowi berhasil menurunkan angka kemiskinan dan angka kemiskinan ekstrem.
Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan garis kemiskinan dengan pengeluaran sebesar Rp 582.932 per kapita per bulan. Sementara, garis kemiskinan ekstrem dengan pengeluaran bulanan sebesar Rp 322.170 per kapita per bulan.
Angka kemiskinan turun sebanyak 2,43 persen atau 3,38 juta orang selama dua periode Jokowi menjabat sebagai presiden. Angka kemiskinan sebelum Jokowi menjadi presiden mencapai 11,46 persen atau 28,6 juta orang pada 2013.
Satu dekade setelah Jokowi menjadi presiden, tingkat kemiskinan di Indonesia turun menjadi 9,03 persen atau 25,22 juta jiwa pada 2024. Sementara, angka kemiskinan ekstrem selama dua periode pemerintahan Jokowi turun dari 7,9 persen pada 2014 menjadi 0,8 persen pada 2024.
Ketimpangan antarkelas pun perlahan mulai menurun. Hal ini tercermin dari angka rasio gini dari 2014 hingga 2024 yang mengalami penurunan 0,035 poin dari 0,414 menjadi 0,379.
Penurunan rasio gini baik di perkotaan maupun perdesaan. Di perkotaan, rasio gini turun dari 0,433 menjadi 0,399, dan di perdesaan dari 0,336 menjadi 0,306.
Semakin kecil angka rasio gini, berarti ketimpangan sosial juga semakin kecil.
Meski begitu, usaha menurunkan angka kemiskinan bukan tanpa tantangan. Pandemi Covid-19 pada 2020-2022 adalah salah satunya.
Baik angka kemiskinan, kemiskinan ekstrem, maupun rasio gini periode 2020-2021 mengalami peningkatan akibat roda perekonomian terhenti lantaran persebaran Covid-19 mesti ditekan.
Selama periode tersebut, pemerintah memberikan bantuan perlindungan masyarakat dalam paket program PEN.
Pada 2020, pemerintah menganggarkan Rp 203,90 triliun untuk perlindungan sosial. Rinciannya adalah PKH Rp 37,40 triliun, sembako Rp 43,60 triliun, bansos di Jabodetabek Rp 6,80 triliun, bansos di luar Jabodetabek Rp 32,40 triliun, program Pra-Kerja Rp 20 triliun, diskon tarif dasar listrik Rp 6,9 triliun, logistik/pangan/sembako Rp 25 triliun, dan BLT dana desa Rp 31,8 triliun.
Alokasi dana tersebut kemudian ditingkatkan menjadi Rp 230,20 triliun. Adapun realisasinya hingga Desember 2020 mencapai Rp 216,59 triliun.
Tahun berikutnya, pemerintah kembali menganggarkan dana jumbo untuk perlindungan sosial, yakni Rp 186,64 triliun. Realisasinya mencapai Rp 167,72 triliun.
Rincian realisasinya, PKH Rp 27,93 triliun, sembako Rp 47,56 triliun, bantuan sembako PPKM Rp 6,84 triliun, bansos tunai Rp 16,76 triliun, Pra-Kerja Rp 18,26 triliun, diskon tarif dasar listrik Rp 8,78 triliun, BLT dana desa Rp 20,24 triliun, bantuan subsidi upah Rp 7,5 triliun, subsidi kuota internet Rp 5,22 triliun, bantuan uang kuliah tunggal Rp 0,74 triliun, iuran JKP Rp 6,82 triliun, dan penanganan kemiskinan ekstrem Rp 1,04 triliun.
Anggaran perlindungan sosial penanganan pandemi digelontorkan lagi pada 2022. Dari pagu Rp 154,76 triliun, realisasinya mencapai Rp 153,4 triliun. Kemudian, Pra-Kerja Rp 18 triliun, bantuan subsidi upah Rp 7,68 triliun, BLT BBM Rp 6,5 triliun, dukungan APBD untuk perlindungan masyarakat Rp 2,3 triliun, bantuan untuk penyandang disabilitas, YAPI, dan lansia Rp 10 miliar.
Intervensi pemerintahan Jokowi selama pandemi Covid-19 berhasil mengurangi dampak besar yang mungkin terjadi. Angka kemiskinan, sekalipun dari 9,22 persen pada 2019 naik menjadi 10,19 persen pada 2020, berhasil diturunkan kembali pada 2021 menjadi 9,71 persen. Pada 2024, angkanya sudah lebih kecil dari sebelum pandemi, yakni 9,03 persen.
Begitu pula dengan angka kemiskinan ekstrem. Angkanya sempat melonjak jadi 4,2 persen pada 2020. Lalu, pada 2021, berhasil ditekan jadi 3,7 persen, dan kembali turun lagi pada 2022 menjadi 1,7 persen–lebih kecil dari sebelum pandemi.
Manfaat program perlindungan sosial sangat dirasakan oleh masyarakat. Kezia Gita adalah salah satunya.
Guru honorer ini harus menjadi tulang punggung keluarga lantaran pekerjaan kakak dan ayahnya terdampak pandemi.
Dari pihak sekolah, ia pun didaftarkan untuk mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU). Desember 2020, bantuan tersebut cair dan membuat dirinya lega.
“Bantuan ini sangat membantu untuk biaya hidup keluarga dan membayar tagihan barang yang saya gadaikan,” cerita Kezia, seperti dilansir dari Antara, Kamis (4/11/2021).
Salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan PKH di Kabupaten Serang, Jubaedah, juga merasakan manfaat nyata dari program pengentasan kemiskinan yang diberikan pemerintahan Jokowi.
Dilansir dari laman YouTube Kementerian Sosial (Kemensos) 7 Mei 2022, Jubaedah mendapatkan bantuan KPH untuk tiga kategori, yakni satu untuk balita dan dua untuk anak sekolah. Ia menggunakan bantuan itu untuk membeli susu dan menyekolahkan anaknya.
Presiden Joko Widodo membagikan bantuan sosial (bansos) kepada penerima manfaat di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor pada Kamis (21/4/2022).
Selain mendapatkan bantuan, ia juga merasa terbantu dengan program Pendamping KPH. Pendamping KPH bertugas mendampingi KPM agar dapat memaksimalkan manfaat dari program PKH.
Rini, Pendamping KPH untuk Jubaedah, membantunya dalam berbagai hal, mulai dari membantu membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk keluarganya hingga mengarahkan agar uang KPH digunakan untuk biaya sekolah anaknya.
Berkat arahan Rini, ia bisa menggunakan sisa uang KPH untuk modal berjualan sate keliling. Jubaedah mengaku, ia merintis jualan sate dengan modal per hari Rp 145.000 untuk menghasilkan 200 tusuk sate. Selanjutnya, ia menjual sate dengan penghasilan kotor Rp 200.000 dan mendapatkan keuntungan bersih sekitar Rp 55.000 per hari.
“Jika ada yang pesan lebih banyak, saya bisa mendapatkan untung lebih. Terima kasih pada pemerintah yang telah memberikan saya bantuan PKH,” ujarnya.
Salah satu penerima KIS, Suprihono, juga mengaku merasa sangat terbantu dengan program kartu sakti Jokowi itu. Ia menggunakan KIS untuk mengobati cuci darah selama 14 tahun.
"Alhamdulillah, saya dari awal sebelum sakit saya sudah dibikinin KIS. Jadi, saya dari awal sampai sekarang belum pernah pakai uang," ucap Suprihono dikutip dari laman setneg.go.id, Selasa (30/1/2024).
Ia berharap, program KIS bisa dilanjutkan terus untuk membantu masyarakat kurang mampu. Selain itu, ia juga berharap agar bantuan sosial lainnya juga tetap ada.
"Menurut saya, (KIS) harus dilanjutkan karena masyarakat miskin membutuhkan BPJS Kesehatan, termasuk kebutuhan pokok sembako," tuturnya.
kembali ke MENU UTAMA || kembali ke SUBMENU EKONOMI
Presiden Jokowi Rakernas LDII, di Grand Ballroom Minhaajurrosyidiin, Jakarta, Selasa (07/11/2023). (Foto: BPMI Setpres)
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang digelar di Grand Ballroom Minhaajurrosyidiin, Jakarta, Selasa (07/11/2023) pagi. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci dalam mencapai Indonesia Emas 2045.
“Kuncinya betul, Pak Chriswanto tadi, adalah di pembangunan sumber daya manusia. Jadi LDII sudah betul, tadi yang disampaikan oleh Pak Chris tadi betul, kebangsaan, keagamaan, pendidikan, kesehatan, sehingga terbentuk sebuah karakter manusia yang betul-betul Indonesia,” ujar Presiden.
Presiden mengakui, saat ini Indoensia dihadapkan pada tantangan global seperti ketidakpastian ekonomi global, perubahan iklim, dan peperangan yang terjadi di beberapa negara. Namun, Presiden juga optimistis Indonesia bisa menghadapi tantangan tersebut dengan semangat persatuan yang kuat.
“Sering saya sampaikan 2024, 2029, 2034 ini adalah momentum yang sangat menentukan Indonesia bisa melompat maju atau tidak. Sehingga dibutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat, persatuan yang kuat, kekompakan yang kuat,” kata Presiden.
Kepimpinana nasional yang kuat, lanjut Presiden, juga mempunyai peran yang penting dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
“Peluangnya ada tetapi tantangannya juga sangat besar. Inilah kenapa ke depan, sekali lagi, dibutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat, kepemimpinan nasional yang mempersatukan, kepemimpinan nasional yang mau merangkul semuanya untuk kekompakan, kesolidan, untuk persatuan negara ini dalam mencapai sebuah cita-cita besar Indonesia Emas 2045,” tandasnya.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga meresmikan Gedung Serbaguna Minhaajurrosyidiin yang berlokasi di Cipayung, Jakarta Timur.
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Ketua Umum Dewan LDII Chriswanto Santoso. (TGH/UN)
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Aturan tersebut berisi visi dan misi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
UU ini juga merupakan pembaruan dari aturan sebelumnya yakni UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN tahun 2005-2025 yang berakhir pada Desember 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam dokumen yang diunggah melalui laman JDIH Sekretariat Negara, undang-undang yang terdiri dari enam bab, 21 pasal, dan satu lampiran itu diteken Jokowi pada 13 September 2024.
Berdasarkan Pasal 2, perancangan pembangunan yang terdiri dari perencanaan pembangunan nasional dituangkan dalam RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP, Renstra-KL, dan Renja-KL.
Sementara perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPJP Daerah, RPJM Daerah, dan RKP Daerah.
Dalam beleid itu juga dijelaskan, RPJP Nasional Tahun 2025-2045 memiliki tujuan utama untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan.
"Visi Indonesia Emas 2045 dilaksanakan melalui 8 (delapan) misi pembangunan," demikian bunyi Pasal 4 ayat (2).
Adapun misi pembangunan itu terdiri dari tiga transformasi Indonesia, du landasan transformasi, dan tiga kerangka implementasi transformasi.
Delapan agenda tersebut dilaksanakan melalui 17 arah pembangunan yang diukur melalui 45 indikator utama pembangunan.
"Visi Indonesia Emas 2045 diukur melalui 5 sasaran visi yang terdiri dari: pendapatan per kapita setara negara maju; kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang; kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; daya saing sumber daya manusia meningkat; dan intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju emisi nol bersih," demikian bunyi pasal 5 ayat (1).
Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 sebelumnya menyetujui RUU tentang RPJPN 2025-2045 menjadi UU pada 20 Agustus 2024. Seluruh fraksi di DPR menyepakati hal itu.
Materi muatan RUU tentang RPJPN 2025-2045 tersebut terdiri dari kerangka RPJPN tahun 2025-2045, RPJPN tahun 2025-2045 sebagai dasar hukum pembangunan nasional, RPJPN tahun 2025-2045 sebagai pedoman pembangunan nasional, serta pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan nasional.
RPJP Nasional tahun 2025-2045 disusun dengan memperhatikan dan melakukan analisa terhadap potensi perubahan pesat yang akan terjadi dalam berbagai bidang pada periode 20 tahun antara 2025 sampai dengan 2045.
Perubahan pesat yang akan terjadi pada rentang periode tersebut adalah perubahan pada demografi global, geopolitik dan geoekonomi, perkembangan teknologi, urbanisasi dunia, konstelasi perdagangan global, tata kelola keuangan global, pertumbuhan kelas menengah, persaingan sumber daya alam, perubahan iklim, dan pemanfaatan luar angkasa.
Tujuan dari dilakukannya analisa terhadap perubahan tersebut adalah untuk menentukan upaya-upaya transformatif yang harus dilakukan untuk dapat memaksimalkan pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat, sebagai bagian capaian tujuan dan cita-cita Visi Indonesia Emas 2045.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI Tahun 2024, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/08/2024). (Foto: BPMI Setpres/ Vico)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya semangat kebersamaan dan kekuatan bangsa dalam mencapai visi besar Indonesia Emas pada tahun 2045. Persatuan, yang mencakup kerjasama dan solidaritas antar seluruh elemen masyarakat, menjadi kunci untuk menghadapi tantangan yang ada, sementara kedaulatan memastikan Indonesia mampu berdiri tegak sebagai negara yang mandiri dan menentukan arah kebijakannya sendiri.
“Saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerja sama kita, dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045,” kata Presiden Jokowi dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT Ke-79 Proklamasi Kemerdekaan RI, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/08/2024) pagi.
Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Jokowi menyampaikan permohonan maaf setiap harapan maupun cita-cita yang mungkin belum bisa terwujud dan juga menitipkan masa depan bangsa kepada Presiden Terpilih, Prabowo Subianto.
“Pada tanggal 20 Oktober 2024, izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Izinkan saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote,” ujar Presiden Jokowi, seraya berharap agar kepemimpinan mendatang akan diberikan petunjuk dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
“Dirgahayu Republik Indonesia! Dirgahayu Negeri Pancasila! Merdeka! Merdeka! Merdeka!,” seru Presiden Jokowi mengakhiri pidato. (KS/MAY/TGH/FID/DNS)
Presiden Jokowi bersama Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPR RI La Nyalla Mattalitti, dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo sebelum menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT Ke-78 Proklamasi Kemerdekaan RI, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/08/2023) pagi. (Foto: Humas Setkab/Rahmat)
Bonus demografi dan kepercayaan internasional atau internasional trust adalah peluang besar yang dimiliki Indonesia untuk meraih Indonesia Emas Tahun 2045. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa pemerintah telah memiliki strategi untuk memanfaatkan kesempatan untuk meraih Indonesia Emas 2045 tersebut.
Hal tersebut ditegaskan Presiden saat menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT Ke-78 Proklamasi Kemerdekaan RI, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/08/2023) pagi.
“Tidak hanya peluang saja, tapi strategi meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju, atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah, bahkan yang membuat kita melangkah mundur,” ujar Presiden.
Strategi pertama yang dilakukan pemerintah adalah mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia. Presiden mengungkapkan, di tahun 2022 pemerintah telah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6 persen dari sebelumnya 37 persen di tahun 2014, menaikkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,9, dan meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,5.
“[Pemerintah] menyiapkan anggaran perlindungan sosial total kalau dijumlah semua dari 2015 sampai 2023 sebesar Rp3.212 triliun, termasuk di dalamnya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar [KIP], KIP Kuliah, PKH [Program Keluarga Harapan], Kartu Sembako, serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok-kelompok rentan lainnya, serta reskilling dan upskilling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan Program Kartu Prakerja,” kata Presiden.
Kedua, pemerintah juga terus menggencarkan kebijakan hilirisasi industri yang tidak hanya dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja yang menghasilkan produktivitas nasional tetapi juga memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya.
“Di sinilah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window of opportunity kita untuk meraih kemajuan, karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam, termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan,” ujarnya.
Hilirisasi yang ingin dilakukan Indonesia, kata Presiden, adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi, manfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisasi dampak lingkungan. Hilirisasi tersebut juga harus mengoptimalkan kandungan lokal, bermitra dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, dan nelayan, sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil.
Presiden menambahkan, hilirisasi tak hanya dilakukan pada komoditas mineral tetapi juga nonmineral seperti sawit, rumput laut, kelapa, dan komoditas potensial lainnya.
“Upaya ini sedang kita lakukan dan harus terus dilanjutkan. Ini memang pahit bagi para pengekspor bahan mentah. Ini juga mungkin pahit bagi pendapatan negara dalam jangka pendek. Tapi jika ekosistem besarnya sudah terbentuk, jika pabrik pengolahannya sudah beroperasi, saya pastikan ini akan berbuah manis pada akhirnya, terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” kata Presiden.
Presiden mencontohkan, sejak pemerintah memberlakukan kebijakan penghentian ekspor bijih nikel pada 2020 investasi hilirisasi nikel tumbuh pesat. Bahkan saat ini terdapat 43 pabrik pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja yang sangat besar.
Presiden pun meyakini jika hilirisasi konsisten dilakukan di berbagai komoditas maka pendapatan per kapita Indonesia yang mencapai Rp71 juta di tahun 2022 akan melompat signifikan hingga dua kali lipat dalam 10 tahun mendatang.
“Ini baru satu komoditas dan jika kita konsisten dan mampu melakukan hilirisasi untuk nikel, kemudian tembaga, kemudian bauksit, kemudian CPO, dan rumput laut, dan yang lain-lainnya, berdasar hitung-hitungan perkiraan, dalam 10 tahun mendatang pendapatan per kapita kita akan mencapai Rp153 juta (10.944 Dolar AS). Dalam 15 tahun, pendapatan per kapita kita akan mencapai Rp217 juta atau 15.860 Dolar AS). Dalam 22 tahun, pendapatan per kapita kita akan mencapai Rp331 juta (25.025 Dolar AS),” kata Presiden.
Tiga Fondasi Raih Indonesia Emas 2045. Dalam pidatonya, Presiden juga mengungkapkan tiga fondasi yang diperlukan untuk mewujudkan visi Indonesia Maju di tahun 2045.
Pertama, pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang pada akhirnya menaikkan daya saing Indonesia.
“Berdasarkan laporan Institute for Management Development (IMD), daya saing kita pada 2022 naik dari ranking 44 menjadi 34. Ini merupakan kenaikan tertinggi di dunia,” ujar Presiden.
Kedua, pembangunan dari desa, pinggiran, dan daerah terluar yang pada akhirnya memeratakan ekonomi Indonesia. Untuk pembangunan ini, kata Presiden, pemerintah telah menggelontorkan Dana Desa hingga mencapai Rp539 triliun dari tahun 2015 hingga 2023.
Ketiga, reformasi struktural yang konsisten, terutama sinkronisasi dan penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi.
Menutup pidatonya, Presiden menekankan bahwa upaya meraih Indonesia Emas 2045 merupakan sebuah upaya yang berkelanjutan dalam jangka panjang.
“Ini bukan tentang siapa yang jadi presidennya. Bukan, bukan itu, bukan itu. Tapi, apakah sanggup atau tidak untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah kita mulai saat ini, apakah berani atau tidak, mampu konsisten atau tidak. Karena yang dibutuhkan itu adalah napas yang panjang. Karena kita tidak sedang jalan-jalan sore, kita juga tidak sedang lari sprint, tapi yang kita lakukan harusnya adalah lari maraton untuk mencapai Indonesia Emas,” tandasnya. (DND/TGH/ MAY/FID/UN)
ini adalah mading digital Tim CIPATS SMAN 74 Jakarta Selatan untuk mengikuti IDN Times Xplore: Kompetisi Mading 1 Dekade IDN Times.
Pembina: Fahmi Firmansyah
Halaman 7: Foto Bercerita
Halaman 10: Infografis
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
JAKARTA, AKSIKATA.COM – Transformasi digital membuka peluang besar bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), seperti memperluas inklusi keuangan dan meningkatkan efisiensi. Namun, ancaman siber seperti pencurian data dan serangan ransomware menjadi isu serius yang membutuhkan pendekatan strategis dan kolaboratif.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Satu Jabodebek dan Banten Roberto Akyuwen menyebutkan, dalam menghadapi tantangan ini, literasi mengenai keamanan siber menjadi sangat penting. Apalagi serangan siber, khususnya di industri perbankan semakin kompleks dan sulit dideteksi.
Menurut dia, salah satu sasaran dari serangan siber perbankan saat ini, yakni pada rantai suplai (supply chain attacks). “Penyedia regulasi memiliki peran penting dalam menghadapi ancaman siber serta ragam strategi taktis dalam menghadapi tantangan keamanan siber,” katanya saat menjadi dosen tamu bertajuk “Tantangan Cybersecurity menuju Indonesia Emas 2045” di Indonesia Banking School, Jakarta, Selasa, (10/12/2024).
Roberto mengungkapkan, dalam melawan serangan siber, ada konsekuensi yang harus ditanggung perbankan. Pasalnya, serangan siber di sektor keuangan hampir tiga kali lebih banyak dibandingkan industri lainnya. “Ada tren keamanan siber untuk menggambarkan tentang konsekuensi yang harus ditanggung oleh suata lembaga jasa keuangan khususnya bank ketika berhadapan dengan serangan siber,” ucapnya.
Sementara Dima Djani, Komisaris Utama Hijra Bank, sebagai perwakilan dari pelaku industri memaparkan beberapa contoh menarik mengenai keamanan siber yang dihadapi oleh lembaga jasa keuangan. Dia pun memberikan strategi menghadapi ancaman keamanan siber di lembaga keuangan.
“Diperlukan penguatan internal lembaga keuangan yang terencana dengan baik untuk menciptakan kekuatan internal, baik itu SDM hingga sistem,” katanya.
Ia menyebut, serangan siber pada LJK menargetkan data hingga keuangan. Sebab, data sangat rentan untuk dimanipulasi. “Serangan siber saat ini terus berkembang, dengan menciptakan industri serangan. Salah satunya dengan motif sakit hati dan kekerasan,” katanya. Karenanya, sambung dia,untuk mencegah siber bisa dengan teknologi, SDM serta kebudayaan penggunaan internet yang beradab dan beretika.
Hayu Prabowo, dosen tetap IBS yang memiliki pengalaman luas di sektor keuangan dan digital dan didaulat sebagai moderator mengatakan, tantangan keamanan siber yang kompleks mengharuskan kolaborasi intensif antara regulator, industri, dan akademisi untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan berdaya saing.
“Kami berharap seminar ini dapat meningkatkan kesadaran dan menciptakan sinergi dalam menghadapi tantangan transformasi digital,” ucapnya.
Menurut dia, sebagai institusi pendidikan dengan akreditasi “Unggul” di semua program studi, IBS terus berkomitmen mempersiapkan generasi muda yang kompeten di bidang keuangan, bisnis, dan teknologi digital. Seminar ini merupakan langkah nyata IBS serta sinergi berbagai pihak dalam mendukung transformasi digital yang berkelanjutan dan aman, selaras dengan visi besar Indonesia Emas 2045.
“IBS percaya bahwa upaya kolektif ini akan mendorong keberlanjutan sektor keuangan sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kancah global,” tandasnya.
di Djakarta Theater, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
Bismillahirrahmanirrahim.Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,Selamat pagi,Salam sejahtera bagi kita semua,Om swastiastu,Namo buddhaya,Salam kebajikan.
Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,Apa kabar semuanya?Apa kabar semuanya?Apa kabar semuanya?Apa kabar semuanya?Sudah makan pagi? Sama, saya juga belum.Sudah siap semuanya? Pagi hari ini saya mau bagi-bagi, tapi bukan bagi-bagi sepeda, juga bukan bagi-bagi tiket Coldplay. Nanti ada yang bisik-bisik, “Pak, tiketnya, Pak”. Ndak, ini adalah hal yang sangat spesial, lebih spesial lagi dan apa itu yang ingin saya bagi? Saya ingin berbagi visi, berbagi mimpi besar, berbagi cita-cita besar bangsa ini.
Tadi dalam perjalanan saya dari Istana ke tempat ini, saya membayangkan akan jadi apa, akan menjadi seperti apa Indonesia ini di 100 tahun kemerdekaannya, yaitu tahun 2045. Kemudian, saya mem-flashback gedung ini Djakarta Theater di sekitar tahun 1970-an, ini adalah tempat yang paling megah di Jakarta, saat itu tahun 1970. Dan tahun itu, tahun 1970-an saya belum menginjakkan kaki saya di Jakarta, 1970 belum pernah ke Jakarta saya. Masih di solo, masih di bantaran sungai rumah saya, habis kena gusur. Iya benar, tahun-tahun 1970 dan masih ndeso banget.
Tapi di tahun 2023 ini, saya berdiri di sini sebagai Presiden Republik Indonesia. Artinya apa? Dalam 50 tahun perubahan signifikan itu sangat bisa terjadi jika kita berani, jika kita mau, dan jika kita punya nyali, jika kita punya nyali. Bertekad, berusaha keras, bekerja keras untuk berani melakukan lompatan. Inilah yang kita perlukan.
Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,
[Tahun] 2030-an kita akan mengalami puncak bonus demografi 68,3 (persen) total penduduk Indonesia berusia produktif, yang ini terjadi hanya satu kali dalam peradaban sebuah negara. Bonus demografi itu hanya terjadi satu kali dalam peradaban sebuah negara. Ini bisa menjadi peluang, tapi ini juga bisa menjadi sebuah bencana kalau kita tidak bisa mengelolanya.
Saya lihat, saya baca di berita, ini di negara yang lain, saking sulitnya mencari kerja, lulusan S2 yang seharusnya bisa menjadi guru, saat ini menjadi tukang sapu. S2. Di sebuah negara di Afrika di 2015 juga mendapatkan bonus demografi, tapi dalam tujuh tahun justru yang terjadi pengangguran melonjak menjadi 33,6 persen, saya tidak usah sebut negaranya mana tapi saya yakin Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara tahu. Dan, kita tidak ingin terjadi seperti itu.
Oleh sebab itu, kita harus bekerja keras, sekali lagi, kita harus bekerja keras memanfaatkan peluang ini. Kita harus punya perencanaan taktis, bukan perencanaan, tapi perencanaan taktis. Visinya juga visi taktis, punya strategi juga yang taktis, karena kita berkompetisi dengan negara lain. Punya strategi besar, tapi strategi taktis. Itu yang dulu-dulu kita enggak memiliki. Tapi sekarang saya tanya ke Menteri BPN/Bappenas, sudah lebih taktis dan lebih detail.
Sekali lagi, karena kita berhadapan dengan kompetisi dengan negara-negara lain. Enggak bisa lagi kita kayak dulu-dulu memakai istilah-istilah yang absurd. Pengembangan, apa itu pengembangan. Penguatan, apa itu penguatan. Pemberdayaan, harus to the point, apanya. Harus taktis, apanya. Untuk membawa kapal besar Indonesia menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Jadi rencana taktis, visi taktis, strategi besar tapi strategi yang taktis, kemudian berani mengeksekusinya.
Sekali lagi, untuk membawa kapal besar bangsa Indonesia menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045, menjadi lima besar ekonomi dunia. Peluangnya ada, hitung-hitungannya saya sudah dengar semuanya. Dari Bappenas saya sudah dengar kalkulasinya, dari McKinsey saya sudah dengar hitungannya, dari IMF saya sudah dengar hitungannya, dari Bank dunia (World Bank) juga saya dengar hitung-hitungannya, hampir mirip-mirip.
Tetapi tantangannya itu juga tidak mudah. Kita perkirakan itu GNI per kapita di tahun ini, kita sudah mencapai angka 5.000 berapa, Bu Menteri Keuangan? 5.000 lebih sedikit, 5.030 US Dollar di tahun 2023. Perkiraan kita di tahun Indonesia Emas 2045 itu berada di angka kira-kira 23.000 sampai 30.300 US Dollar per kapita. Itu lompatannya…
Tingkat kemiskinan sekarang ini meskipun sudah single digit, yaitu di angka 9,57 persen, tapi masih tetap angka itu kita harus sampaikan, masih tinggi. Dan, di tahun 2045 diperkirakan di 0,5 sampai 0,8 persen. Tapi bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang.
Menurut saya, ada tiga hal pokok penting yang menjadi acuan, sebagai acuan. Yang pertama untuk menggapai itu, yang pertama, ini penting stabilitas bangsa ini harus terjaga. Stabilitas bangsa ini harus terjaga. Tidak ada satu negara pun yang berhasil mencapai sebuah kemakmuran saat kondisinya tidak stabil, enggak ada. Tunjukkan negara mana? Saat negaranya terpecah, enggak akan yang namanya mencapai kemakmuran. Negara itu berkonflik, enggak akan tercapai yang namanya itu kemakmuran. Kisruh terus, enggak akan yang namanya akan mencapai sebuah kemakmuran. Sekali lagi, stabilitas.
Yang kedua, harus ada keberlanjutan dan kesinambungan, harus. Kalau sudah kepemimpinan satu, kedua, ketiga, sudah sampai ke SMA, mestinya kepemimpinan yang keempat itu diteruskan untuk masuk ke universitas. Jangan balik lagi ke SD lagi. Setuju? Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet. Sekali lagi, kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet, bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu, “Pak, dimulai dari nol ya” sama ditunjukkan ini. Apakah kita mau seperti itu? Ndak kan. Masa kayak meteran pom bensin. Mestinya kalau sudah dari TK, SD, SMP, ini ya kepemimpinan berikut masuk ke SMA, universitas. Nanti kepemimpinan berikut masuk ke S2, S3, mestinya seperti itu. Tidak maju mundur poco poco, ndak.
Dan, pembangunan Indonesia Sentris, ini penting. Hilirisasi industri, sangat penting. Inilah nanti yang akan melompatkan kita. Kalau hilirisasi ini berhasil, kita akan melompat. Membangun, misalnya urusan hilirisasi mineral, membangun ekosistem EV battery. Bagaimana yang dulu kita ekspor hanya mentahan, nikel ekspor hanya mentahan, bisa jadi cathode, bisa jadi prekursor, bisa jadi lithium battery, bagaimana mencapai ekosistem besarnya ini. Ini yang tidak mudah, perlu kerja detail, perlu dicek terus di lapangan, itu pun bisa meleset, apalagi tidak.
Perkebunan, hasil-hasil perkebunan jangan diekspor mentahan-mentahan saja. Crude palm oil (CPO), kenapa enggak dibuat barang setengah jadi dan jadi, bisa sabun, bisa kosmetik, dan lain-lainnya. Rumput laut, kita punya potensi yang sangat besar sekali, tapi jangan diekspor mentahan, mentahan, mentahan. Sekarang, rumput laut itu bisa dijadikan biofuel. Saya baru lihat, kaget juga saya lihat di Jerman. Artinya, potensi ini besar, tetapi tantangannya juga besar.
Kemudian yang kedua, IKN Nusantara, Ibu Kota Nusantara. Banyak yang bertanya ke saya, “Untuk apa sih, Pak?” Perlu saya sampaikan 56 persen penduduk Indonesia itu ada di Jawa dan yang terpadat itu di Jakarta, 56 persen penduduk kita ada di Jawa berarti 149 juta dari 17 ribu pulau. Itu 149 juta itu ada di Pulau Jawa, itu perlu pemerataan. GDP ekonomi kita 58 persen itu juga ada di Jawa, yang 17 ribu pulau yang lainnya diberi bagian apa? Beban Jakarta itu sudah sangat terlalu padat sekali, sebagai kota pendidikan, sebagai kota pariwisata, sebagai kota bisnis, sebagai kota ekonomi, sebagai kota pemerintahan. Macet semua kita sekarang ini di mana-mana.
Oleh sebab itu, beban harus dikurangi, pemerataan harus dilakukan. Tidak dalam jangka setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun yang akan datang, tetapi kita harus melihat visi yang jauh ke depan. Oleh sebab itu, hilirisasi, IKN Nusantara ini harus diperkuat, harus dilanjutkan, harus ditingkatkan.
Kemudian, yang ketiga adalah SDM, sumber daya manusia. Ini kekuatan besar kita, jangan tapi juga jangan hanya menang dari segi jumlah, tetapi juga harus dari segi kualitas SDM-nya, baik secara fisik, skill, karakter produktif, dan karakter disiplin. Ini yang harus kita benahi total, termasuk penguasaan iptek. Korea Selatan sebagai contoh, ini dalam delapan tahun mampu keluar dari middle income trap/jebakan negara berpendapatan menengah. Angkanya di tahun 1987, GDP mereka masih di angka 3.500 di tahun 1987, 3.500. Kemudian GDP di tahun 1995, delapan tahun setelah itu melompat menjadi 11.800. Lompatan seperti inilah yang perlu kita tiru, perlu kita contoh. Karena apa? Karena kualitas SDM-nya yang fokus pada teknologi dan produktivitas.
Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian,Indonesia Emas tidak bisa hadir otomatis, tapi sekali lagi, butuh direncanakan dengan baik, butuh fokus yang sama, butuh panduan, butuh haluan, sehingga saya harap RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) yang diluncurkan ini dapat menjadi pedoman kita bersama. Apa sih pedoman kita? Ada di situ. Dan, terlepas dari itu semua, bagaimanapun baiknya sebuah perencanaan, bagaimanapun baiknya sebuah perencanaan, akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan kemampuan eksekusi yang baik, enggak ada artinya.
Oleh sebab itu, untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dibutuhkan, sangat dibutuhkan smart execution, dan dibutuhkan smart leadership oleh strong leadership yang berani dan pandai mencari solusi dan yang punya nyali. Tapi, jangan bicara pilpres di forum ini, nanti di forum yang lain saja.
Saya rasa, itu yang ingin saya sampaikan. Dan, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini secara resmi saya luncurkan Rancangan RPJPN Tahun 2025-2045.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sumber: https://setkab.go.id/peluncuran-indonesia-emas-2045-di-djakarta-theater-kota-administrasi-jakarta-pusat-provinsi-dki-jakarta-15-juni-2023/
Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo optimistis visi Indonesia Emas 2045 dapat terwujud dengan persatuan dan kerja sama semua pihak.
Hal itu disampaikan Jokowi pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.
"Saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerja sama kita, dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045," kata Presiden Jokowi seperti dalam tayangan langsung melalui akun YouTube DPR RI yang disaksikan di Jakarta, Jumat.
Selain itu, dia juga menyadari bahwa hasil yang telah dicapai saat ini belum sepenuhnya tuntas mencapai hasil akhir. Hal ini mengingat masa pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin yang menyisakan waktu sekitar 2 bulan lagi.
Oleh karena itu, Kepala Negara meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas segala keterbatasannya.
Meski begitu, Jokowi meyakini pemerintahan selanjutnya yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto yang memenangi Pilpres 2024 akan melanjutkan program-program prioritas yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Presiden Jokowi memohon izin kepada Prabowo untuk menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa, dari pusat-pusat kota kepada Prabowo.
Presiden Jokowi mendoakan agar bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai presiden selanjutnya diberikan kemudahan.
"Semoga Allah Swt., Tuhan Yang Mahakuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada pemerintahan periode mendatang," kata Presiden.
Sidang Tahunan 2024 digelar dengan tema Nusantara Baru, Indonesia Maju yang terdiri atas Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, dan Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024—2025.
Dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara, sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-79 RI.
Setelah Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama, acara akan dilanjutkan pada pukul 13.30 WIB untuk melaksanakan Sidang Paripurna DPR RI tentang RAPBN Tahun 2025.
Baca juga: Presiden: Indonesia terus konsisten dalam upaya transisi energiBaca juga: KSP: Busana adat Presiden adalah simbol terima kasih Ibu Kota Jakarta
Pewarta: Narda Margaretha SinambelaEditor: D.Dj. Kliwantoro Copyright © ANTARA 2024
Indonesia menargetkan jadi negara maju 2045. Pemerintah saat ini membentuk Visi Indonesia Emas 2045 untuk mencapai rencana besar tersebut.
Visi Indonesia Emas 2045 kini telah ditetapkan secara resmi lewat Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045. Ini akan menjadi dokumen yang menjadi pedoman pemerintah untuk menyusun program-program strategis.
UU Nomor 59 Tahun 2024 baru saja diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 13 September 2024 yang lalu. RPJPN disusun selama 20 tahun sekali, RPJPN sebelumnya akan habis masanya pada Desember tahun ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 menentukan upaya transformatif untuk memenuhi berbagai aspek kebutuhan masyarakat sebagai bentuk perwujudan cita Indonesia Emas 2045, yaitu sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan," bunyi salah satu pertimbangan UU 59 tahun 2024, dikutip Jumat (20/9/2024).
Di dalam UU RPJPN, tepatnya pada pasal 5 ditetapkan ada lima tolak ukuryang menjadi sasaran Visi Indonesia Emas 2045. Pertama, pendapatan per kapita setara negara maju, kedua kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, lalu ketiga kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional meningkatSelanjutnya, yang keempat adalah daya saing dan sumber daya manusia meningkat, dan terakhir intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju emisi nol bersih.
Sementara itu di bagian lampiran UU 59 tahun 2024 disebutkan angka-angka target yang mau dicapai Indonesia dari 5 sasaran tadi pada 2045, misalnya pendapatan per kapita yang ditargetkan bisa naik mencapai US$ 30.300 atau sekitar Rp 455,6 juta per tahun (kurs Rp 15.038) di 2045. Ada juga target tingkat kemiskinan yang bisa mencapai 0% di 2045. Targetnya tingkat kemiskinan Indonesia cuma 0,5-0,8% dalam rencana Visi Indonesia Emas.
Halaman 6: Tokoh Profil Inspiratif
Halaman 3: Esai Populer
Halaman 5: Tokoh Profil Inspiratif
Lanjutkan membaca artikel di bawah
